Mikael Voni

14/10 - Jakarta, Indonesia. Terpilihnya Komisaris Jenderal Timur Pradopo, calon tunggal Kapolri berdasarkan surat pencalonan dari Presiden, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru periode November 2011 - 2016, secara aklamasi diterima oleh sembilan fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat setelah di adakan uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test), setidaknya membuka lembaran baru dalam wajah hukum di Indonesia. Timur menjanjikan peningkatan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara di masa 100 hari pertamanya sebagai Kapolri, yaitu November 2010 - Januari 2011.

Jika dilihat deretan program prioritas dan tantangan Calon Kapolri, terlihat jelas kasus-kasus besar menduduki posisi teratas. Kasus Bank Century, rekening Perwira tinggi Polri yang mencurigakan, penganiayaan aktivis ICW, kekerasan jemaat HKBP di Bekasi, dan Peristiwa Jalan Ampera, Jakarta adalah kasus yang menonjol untuk segera dituntaskan. Prioritas kedua tertera "Meningkatkan pemberantasan preman, kejalahatan jalanan, judi, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan korupsi". Tampaknya Kepolisian akan mempunyai banyak "PR" yang harus segera dan tuntas di selidiki. Belum lagi, prioritas kepolisian untuk mengimplementasi struktur dan organisasi Polri demi peningkatan kinerja dan penegakan hukum.

Saya berpendapat,hal pertama kali yang harus dilakukan Polri ialah membenahi internal Polri, baik itu personal maupun sikap yang berintegritas. Mengapa demikian? Karena penegakan hukum di Indonesia tidak dapat diterapkan secara adil jika internal Polri terlibat di dalam kasus hukum.Tentu saja proses pembenahan interanal Polri, dalam hal ini personality dan integritas, berjalan seiring waktu.


Tentu saja pengimplementasian struktur dan organisasi Polri sangat berguna demi meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus mengintensifkan kinerja Polri dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan hukum di Indonesia.

Di balik kepemimpinan baru ini, perihal terselipnya harapan-harapan baru, tentu hanya dapat mendapat titik cerah dengan realisasi dari janji Kapolri itu sendiri dalam penegakan kasus hukum di Indonesia.

Saat ini PSSI tengah menjadi sorotan media dan masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan hasil pertandingan yang kurang memuaskan oleh tim PSSI dalam dua pertandingan uji coba persahabatan dengan tim Maladewa dan tim semifinalis Piala Dunia, Uruguay. PSSI mencatat skor 3-0 melawan Maladewa, namun menghadapi Uruguay kalah 1-7. Sedangkan target PSSI ialah tampil di final AFF kemudian menjadi juara SEA GAMES 2011.
Diharapkan tim PSSI di bawah pelatih Austria, Alfred Riedl, memetik hikmah dan menjadikan pelajaran berharga dalam laga melawan Uruguay, dimana tim Uruguay menunjukkan kepiawaian dan profesionalnya sejak awal hingga akhir pertandingan.
Sebenarnya hal yang penting dalam membangkitkan prestasi PSSI adalah faktor intern dan ekstern tim PSSI itu sendiri. Faktor intern,pertama meningkatkan kerja sama tim (team work). Kedua, peningkatan ketahanan stamina(endurance). Sedangkan faktor ekstern ialah manajemen dan dukungan dari semua pihak turut memicu semangat mental para pemain PSSI dalam meraih target.
Kunci PSSI berada di tangan Riedl, jika berhasil maka Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dapat terselamatkan dari posisinya, mengingat begitu banyaknya serangan dan kecaman dari berbagai pihak terkait penurunan prestasi PSSI.

Di tengah situasi perekonomian dan sosial masyarakat yang sulit saat ini, menurut saya tidak sepantasnya dan selayaknya Rencana Pembangunan Gedung DPR Baru dilaksanakan oleh DPR. Pembangunan Gedung Baru DPR yang menelan anggaran dana Rp 1,16 triliun yang dilengkapi fasilitas mewah dan sarana lengkap untuk menampung 5 staff ahli dan 1 asisten pribadi ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang begitu tenggang menurut pandangan kalangan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya itu saja, kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat akan luntur, seiring jika Pembangunan Gedung DPR baru telah dilaksanakan, aspirasi rakyat tidak lagi diperhatikan oleh anggota DPR yang notabene terpilih dari suara rakyat ini.

Meskipun telah dilakukan evaluasi rencana anggaran oleh pimpinan DPR bersama pimpinan seluruh fraksi di DPR, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan tim teknis, namun tetap saja kontra yang di serukan dari berbagai wakil rakyat di internal DPR maupun di daerah patut mendapat pertimbangan serius dari pihak DPR.
Hendaknya anggota DPR perlu mengevaluasi terlebih dahulu kinerja dan hasil yang telah di kontribusikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebelum memutuskan membangun gedung baru dengan fasilitas lengkap dan mewah demi kepentingan pribadi.
Kinerja anggota DPR ditentukan oleh moral dan kepribadian, bukan semata-mata kenyamanan fasilitas dan sarana yang lengkap yang bersifat pribadi.

Selain itu, pembangunan gedung baru DPR merupakan keuntungan bagi pihak tertentu yang terlibat di dalam kepentingan pembangunan ini.
Sebaiknya, anggaran Rp 1,16 triliun ini dapat di alokasikan kepada pendidikan dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraaan rakyat yang jelas memihak kepada pembangunan bangsa. Pendidikan memegang peranan terpenting saat ini mengingat semakin majunya peradaban di era globalisasi yang memberikan dampak negatif bagi generasi penerus bangsa yang akan mengemban tugas membangun negeri tercinta ini.